Pengertian Globalisasi Politik dan Dampaknya
Pengertian politik itu sendiri adalah bahwa politik berasal dari bahasa Yunani yang "politis", yang berarti keadaan kota. Pada awalnya, kebijakan tersebut terkait dengan berbagai jenis kegiatan di negara / kehidupan negara. Istilah politik dalam administrasi negara terkait dengan prosedur pemerintahan, dasar dasar pemerintahan atau masalah kekuasaan negara. Kebijakan ini pada dasarnya tentang tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Kebijakan tersebut umumnya melibatkan kegiatan partai politik, tentara dan organisasi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks proses merumuskan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama di antara orang-orang yang tinggal di daerah tertentu.
Pengertian Globalisasi Politik
Globalisasi politik adalah proses memasuki suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara keseluruhan karena membawa pembaruan dan manfaat dalam bidang politik, seperti kerja sama politik antar negara dalam membentuk organisasi internasional multilateral. Globalisasi politik juga disebut pemerintahan global.
Pentingnya globalisasi dalam politik.
Globalisasi memainkan peran penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena dapat membantu masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan mereka. Peran globalisasi dapat dilihat dari bidang politik.
Pentingnya globalisasi dalam politik.
Globalisasi memainkan peran penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena dapat membantu masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan mereka. Peran globalisasi dapat dilihat dari bidang politik.
Dengan globalisasi, Indonesia dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mudah antara daerah atau antara pemerintah dan masyarakat di berbagai daerah. Beberapa kebijakan pemerintah dapat segera menjangkau publik dan orang-orang dapat memberikan atau mengirimkan berbagai tanggapan dan aspirasi untuk politik. Ini berarti mendorong munculnya pemerintahan yang demokratis tanpa transparansi, bersih dan berwibawa. Dengan globalisasi berbagai kebijakan hukum dan penerapan hak asasi manusia yang dapat diakses oleh komunitas secara umum dan komunitas internasional. Ini juga merupakan sarana kontrol atau pengawasan untuk membela hak asasi manusia.
Baca Juga : Jelaskan Pengertian Globalisasi Dan Modernisasi
Dampak positif dan negatif globalisasi politik
Dampak positif Globalisasi Politik
- Menumbuhkan peran Indonesia dalam hubungan internasional dalam penciptaan perdamaian dunia, dan pemulihan citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional, mendorong tatanan ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dan kerjasama untuk mendukung pembangunan nasional adalah tujuan dalam hubungan internasional di era globalisasi Indonesia.
- Arah kebijakan untuk memperkuat kebijakan luar negeri dan meningkatkan kerja sama internasional dijelaskan dalam program-program pembangunan.
- Program untuk memperkuat kebijakan luar negeri dan mengoptimalkan diplomasi Indonesia. Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan kinerja kebijakan luar negeri untuk berkontribusi pada proses demokratisasi, stabilitas politik, dan persatuan nasional dan semakin memperkuat kinerja diplomasi Indonesia. "
- Program untuk meningkatkan kerjasama internasional. Tujuan: menggunakan forum kerja sama internasional secara lebih optimal, terutama melalui kerja sama ASEAN, APEC dan kerja sama multilateral lainnya dan antar negara yang memiliki kepentingan sejalan dengan Indonesia.
- Program mengkonfirmasi komitmen untuk perdamaian dunia Tujuan: Menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlakuan dan perumusan norma dan hukum internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional dan menentang unilateralisme, agresi dan penggunaan segala bentuk kekerasan untuk menyelesaikan masalah internasional.
Contohnya hubungan kerjasama politik Indonesia dengan hubungan luar negeri
- Kerjasama Indonesia-Australia - Pemerintah Australia dan Indonesia pada hari Senin menandatangani proyek kerja sama untuk mencegah perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Proyek ini berfokus pada membantu lembaga penegak hukum Indonesia dalam menangani kejahatan perdagangan orang.
- Kerjasama antara Indonesia dan Thailand Pemerintah Indonesia dan Thailand telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama dalam transfer teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian di bidang pertanian.
- Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia Indonesia dan Malaysia melihat perlunya kerja sama yang lebih besar di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerja sama sub-regional yang melibatkan kerja sama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT -GT). Di masa depan, kerja sama di bidang perdagangan, investasi dan energi diharapkan akan lebih maju dan, pada saat yang sama, untuk meningkatkan ekonomi kedua negara dan membuka pekerjaan yang diperlukan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat saat ini.
- Kerjasama Militer Indonesia-Amerika Serikat Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menerima kunjungan Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Donald Rumsfeld, meminta dan memercayai bahwa normalisasi hubungan militer antara Amerika Serikat. UU Dan EE. UU Itu bisa permanen.
Dampak negatif Globalisasi Politik
- Globalisasi dapat meyakinkan orang Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Jadi dia tidak mengesampingkan kemungkinan mengubah arah ideologi Pancasila menjadi ideologi liberalisme. Jika hal-hal ini terjadi sebagai akibat dari rasa nasionalisme bangsa, itu akan hilang.
- Negara-negara dengan ekonomi kuat akan berkonspirasi untuk mencari manfaat maksimal. ini sering merugikan negara-negara miskin dengan kapasitas pemulihan ekonomi yang lemah.
Penyebaran nilai-nilai politik Barat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk seperti demonstrasi, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang "mengabaikan kepentingan publik" saat melakukan kerusuhan dan anarkis. Memudarnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat keluarga, konsensus, dan kerja sama timbal balik. Penguatan nilai-nilai politik berdasarkan semangat individu, kelompok, oposisi, mayoritas mayoritas atau tirani minoritas.
Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme
- Dilihat oleh globalisasi politik, pemerintah dieksekusi secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintah adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintah berjalan dengan jujur, bersih dan dinamis, tentu saja, Anda akan mendapat respons positif dari masyarakat. Respons positif dalam bentuk rasa nasionalisme terhadap negara telah meningkat.
- Dari aspek globalisasi ekonomi, pembukaan pasar internasional, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan mata uang asing. Dengan ini, itu akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang mendukung kehidupan nasional bangsa.
- Dari globalisasi sosiokultural kita dapat meniru pola pikir yang baik, seperti etos kerja yang tinggi, disiplin dan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang telah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa, yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan memperkuat rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.
Dampak globalisasi dapat mengubah sistem politik dunia
Globalisasi di bidang politik juga berdampak pada perubahan dalam politik dunia, terutama dalam beberapa waktu terakhir seperti yang dilaporkan oleh media internasional, sebagai contoh demonstrasi yang mengarahkan pemerintah Cina untuk memberikan kemerdekaan kepada orang Tibet, yang menyebabkan demonstrasi berdarah. Implikasi dari adanya globalisasi politik yang dalam kasus ini melibatkan negara MaoZedong adalah munculnya tuntutan untuk kebebasan demokratis pada tahun 1989. Peristiwa berdarah yang dikenal sebagai "Acara Tiananmen" berakhir dengan bentrokan dengan pasukan keamanan yang menewaskan. kepada ribuan siswa dan orang muda. Pemberontakan ini membawa sedikit demokratisasi untuk menjadikan Cina hari ini sebagai negara adikuasa baru.
Di Filipina, rakyat melakukan gerakan sosial (kekuasaan rakyat) dan berhasil menggulingkan rezim diktator Ferdinand Marcos pada tahun 1986. Pada tahun 1991, kebijakan partheid dihapuskan di Afrika Selatan. Perubahan yang sama juga terjadi di Eropa Timur, orang-orang memprotes untuk menggulingkan rezim komunis yang berkuasa. Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, yaitu jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir telah ada topik yang sangat menarik untuk dianalisis. Demonstrasi beberapa orang di kawasan Timur Tengah yang menarik perhatian masyarakat dunia adalah karena gelombang demonstrasi yang mempengaruhi beberapa negara, bukan hanya satu negara.
Beberapa melihatnya sebagai proses sosial atau historis atau juga dapat menjadi proses alami yang akan membuat semua bangsa dan negara di dunia lebih terhubung satu sama lain, dengan mewujudkan tatanan kehidupan baru, unit koeksistensi melalui geografis, eliminasi ekonomi dan budaya masyarakat. Dan globalisasi juga merupakan proses yang meliputi keseluruhan dalam beberapa bidang kehidupan, sehingga tidak ada batas yang terlihat yang benar-benar mengikat, yang membuat penyaringan atau kontrol menjadi sulit.
Dari perspektif bidang ini, globalisasi tidak lebih dari kapitalisme dalam bentuknya yang paling baru. Negara-negara yang begitu kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil semakin tidak berdaya karena mereka tidak dapat bersaing. Karena globalisasi cenderung memiliki pengaruh besar pada ekonomi dunia, bahkan sangat berpengaruh di bidang lain seperti budaya dan agama.
Pengertian politik itu sendiri adalah bahwa politik berasal dari bahasa Yunani (Politics) yang berarti keadaan kota. Awalnya, kebijakan itu terkait dengan berbagai jenis kegiatan dalam kehidupan negara / negara. Istilah politik dalam administrasi negara terkait dengan prosedur pemerintahan, konsep dasar pemerintahan atau masalah kekuasaan negara. Kebijakan tersebut pada dasarnya menyangkut tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Kebijakan tersebut umumnya melibatkan kegiatan partai politik, tentara dan organisasi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks proses merumuskan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama di antara orang-orang yang tinggal di daerah tertentu.
Dan inilah beberapa contoh globalisasi dalam politik sebagai berikut:
Di Filipina, rakyat melakukan gerakan sosial (kekuasaan rakyat) dan berhasil menggulingkan rezim diktator Ferdinand Marcos pada tahun 1986. Pada tahun 1991, kebijakan partheid dihapuskan di Afrika Selatan. Perubahan yang sama juga terjadi di Eropa Timur, orang-orang memprotes untuk menggulingkan rezim komunis yang berkuasa. Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, yaitu jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir telah ada topik yang sangat menarik untuk dianalisis. Demonstrasi beberapa orang di kawasan Timur Tengah yang menarik perhatian masyarakat dunia adalah karena gelombang demonstrasi yang mempengaruhi beberapa negara, bukan hanya satu negara.
Beberapa melihatnya sebagai proses sosial atau historis atau juga dapat menjadi proses alami yang akan membuat semua bangsa dan negara di dunia lebih terhubung satu sama lain, dengan mewujudkan tatanan kehidupan baru, unit koeksistensi melalui geografis, eliminasi ekonomi dan budaya masyarakat. Dan globalisasi juga merupakan proses yang meliputi keseluruhan dalam beberapa bidang kehidupan, sehingga tidak ada batas yang terlihat yang benar-benar mengikat, yang membuat penyaringan atau kontrol menjadi sulit.
Dari perspektif bidang ini, globalisasi tidak lebih dari kapitalisme dalam bentuknya yang paling baru. Negara-negara yang begitu kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil semakin tidak berdaya karena mereka tidak dapat bersaing. Karena globalisasi cenderung memiliki pengaruh besar pada ekonomi dunia, bahkan sangat berpengaruh di bidang lain seperti budaya dan agama.
Pengertian politik itu sendiri adalah bahwa politik berasal dari bahasa Yunani (Politics) yang berarti keadaan kota. Awalnya, kebijakan itu terkait dengan berbagai jenis kegiatan dalam kehidupan negara / negara. Istilah politik dalam administrasi negara terkait dengan prosedur pemerintahan, konsep dasar pemerintahan atau masalah kekuasaan negara. Kebijakan tersebut pada dasarnya menyangkut tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Kebijakan tersebut umumnya melibatkan kegiatan partai politik, tentara dan organisasi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks proses merumuskan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama di antara orang-orang yang tinggal di daerah tertentu.
Dan inilah beberapa contoh globalisasi dalam politik sebagai berikut:
Kebijakan suatu negara saat ini
Negara Indonesia memiliki kebijakan luar negerinya sendiri, yang bebas, aktif, yang berarti tidak mendukung blok apa pun dan memiliki makna aktif dalam kegiatan internasional seperti menjadi bagian dari PBB dan membantu negara lain, dan sebagainya.
Pembentukan organisasi internasional
Salah satu dari banyak contoh globalisasi dalam bidang politik adalah munculnya organisasi internasional yang terdiri dari beberapa negara yang pada umumnya memiliki visi dan misi yang serupa, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, APEC dan lainnya.
Kerjasama antar negara
Kerjasama bilateral atau multilateral antara satu negara dan negara lain juga merupakan dampak globalisasi, tentu saja diharapkan kolaborasi ini dapat bermanfaat bagi negara-negara yang bekerja sama (mutualisme).
Masuknya ideologi asing
Globalisasi dapat memfasilitasi masuknya ideologi yang masuk ke negara ini, jika ini tidak sesuai dengan filosofi kami, bukan tidak mungkin kekacauan akan terjadi dan kami sudah memiliki sejarah dengan ini.
Intervensi dari negara lain
Contoh globalisasi dalam bidang politik yang sangat kami sesalkan adalah ada gangguan dari negara lain, kita bisa melihat contoh beberapa negara di Timur Tengah yang terganggu atau bercampur dengan negara lain.
Efek globalisasi politik di Indonesia
Globalisasi politik telah memasuki Indonesia. Kedaulatan hari ini adalah wacana yang tidak akan pernah dibahas. Disintegrasi nasional di beberapa tempat seperti Aceh, Poso, Ambon, peluncuran Timor Timur. Rekayasa politik global (faktor eksternal) dikombinasikan dengan ekonomi telah membuat pemerintah Indonesia satu bulan di dunia internasional. Masalah dengan hak asasi manusia, AIDS, kejahatan dunia maya, pengelolaan negara dengan semua KKN, kurangnya keberanian untuk menghadapi IMF. Jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, yang diikuti oleh ketidakstabilan politik, menyebabkan Indonesia jatuh dalam hal GNP, kemampuan pemerintah untuk mengelola kecerdasan bangsa dan yang paling fatal adalah krisis identitas dan identitas nasional.
Kebijakan otonomi daerah, sehingga daerah mendapatkan kekuasaan, telah menjadi senjata makanan bagi Anda. Keinginan beberapa daerah untuk membebaskan diri dan menuntut otonomi sebesar mungkin dianggap mengganggu kedaulatan negara. Kematian Theys di Jayapura adalah indikator bahwa pemerintah pusat tidak bisa lagi menjaga keselamatan warga. Pembantaian masif di Ambon, Poso, Aceh menjadi ironi dari keinginan negara untuk mewujudkan masyarakat sipil dan supremasi hukum.
Proses penyelesaian masalah telah membuat pemerintah dan warga negara sadar akan dapat menggunakan lobi internasional. Namun, hingga hari ini, Indonesia tetap menjadi negara paling tidak stabil di kawasan ASEAN. Masalah-masalah lokal, seperti pengelolaan hutan dan pengelolaan utang luar negeri, membuat Indonesia menjadi momok di dunia internasional, baik di LSM internasional maupun di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Implikasi yang sangat teknis terjadi di sektor kebijakan ekonomi dan komersial. Indonesia, yang menjadi pengekspor karet mentah terbesar kedua, terbukti tidak mampu mengelola perdagangan karet mentah sampai produk jadi berupa ban mobil. Ada diskriminasi dari negara-negara barat terhadap Indonesia. Indonesia sampai hari ini tidak boleh mengimpor mesin pembuatan bahan baku karet, jadi untuk memproduksi ban mobil, Indonesia harus terlebih dahulu mengekspor ke Inggris dan kemudian mengimpor lebih banyak ban mobil dari Inggris. Kebijakan untuk mendirikan pabrik untuk bahan-bahan dasar seperti Texmaco dan penerapan ekonomi kerakyatan dipertanyakan oleh IMF.
IMF bahkan mengancam untuk tidak memberikan bantuan utang luar negeri, jika Indonesia masih mengizinkan Texmaco untuk beroperasi dan mencoba menggunakan ekonomi rakyat. Globalisasi politik hanya menguntungkan negara-negara pertama, atau negara-negara kapitalis. Kebijakan politik negara-negara dunia ketiga, pada kenyataannya, harus mematuhi standar dan kualifikasi negara-negara utara. Konsekuensinya, Indonesia sebagai negara berkembang harus meningkatkan kualitas negara dan berhati-hati untuk tidak menjadi negara yang ditentang oleh dunia barat.
Keberanian Indonesia untuk menghadapi hegemoni Barat hanyalah mimpi sampai hari ini. Jadi keinginan Indonesia untuk membuat kesetaraan dalam pembangunan menjadi tidak nyata. Pada gilirannya, warga negara harus menghadapi nasib yang sangat tragis. Pada tahun 2003, pada saat globalisasi, Indonesia harus menjadi negara kolonial kapitalis baru dengan model kolonialisme baru, kolonisasi ekonomi dan kolonisasi politik.
Kebijakan otonomi daerah, sehingga daerah mendapatkan kekuasaan, telah menjadi senjata makanan bagi Anda. Keinginan beberapa daerah untuk membebaskan diri dan menuntut otonomi sebesar mungkin dianggap mengganggu kedaulatan negara. Kematian Theys di Jayapura adalah indikator bahwa pemerintah pusat tidak bisa lagi menjaga keselamatan warga. Pembantaian masif di Ambon, Poso, Aceh menjadi ironi dari keinginan negara untuk mewujudkan masyarakat sipil dan supremasi hukum.
Proses penyelesaian masalah telah membuat pemerintah dan warga negara sadar akan dapat menggunakan lobi internasional. Namun, hingga hari ini, Indonesia tetap menjadi negara paling tidak stabil di kawasan ASEAN. Masalah-masalah lokal, seperti pengelolaan hutan dan pengelolaan utang luar negeri, membuat Indonesia menjadi momok di dunia internasional, baik di LSM internasional maupun di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Implikasi yang sangat teknis terjadi di sektor kebijakan ekonomi dan komersial. Indonesia, yang menjadi pengekspor karet mentah terbesar kedua, terbukti tidak mampu mengelola perdagangan karet mentah sampai produk jadi berupa ban mobil. Ada diskriminasi dari negara-negara barat terhadap Indonesia. Indonesia sampai hari ini tidak boleh mengimpor mesin pembuatan bahan baku karet, jadi untuk memproduksi ban mobil, Indonesia harus terlebih dahulu mengekspor ke Inggris dan kemudian mengimpor lebih banyak ban mobil dari Inggris. Kebijakan untuk mendirikan pabrik untuk bahan-bahan dasar seperti Texmaco dan penerapan ekonomi kerakyatan dipertanyakan oleh IMF.
IMF bahkan mengancam untuk tidak memberikan bantuan utang luar negeri, jika Indonesia masih mengizinkan Texmaco untuk beroperasi dan mencoba menggunakan ekonomi rakyat. Globalisasi politik hanya menguntungkan negara-negara pertama, atau negara-negara kapitalis. Kebijakan politik negara-negara dunia ketiga, pada kenyataannya, harus mematuhi standar dan kualifikasi negara-negara utara. Konsekuensinya, Indonesia sebagai negara berkembang harus meningkatkan kualitas negara dan berhati-hati untuk tidak menjadi negara yang ditentang oleh dunia barat.
Keberanian Indonesia untuk menghadapi hegemoni Barat hanyalah mimpi sampai hari ini. Jadi keinginan Indonesia untuk membuat kesetaraan dalam pembangunan menjadi tidak nyata. Pada gilirannya, warga negara harus menghadapi nasib yang sangat tragis. Pada tahun 2003, pada saat globalisasi, Indonesia harus menjadi negara kolonial kapitalis baru dengan model kolonialisme baru, kolonisasi ekonomi dan kolonisasi politik.
Belum ada Komentar untuk "Pengertian Globalisasi Politik dan Dampaknya"
Posting Komentar